Pengurusan Paspor Makin Ketat

Pengurusan paspor kini diperketat, Berlaku di seluruh Indonesia.

Termasuk Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda yang sudah menerapkan ketentuan tersebut. Itu sesuai dengan aturan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Nonprosedural.

.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda, Bapak Mujiyono mengatakan, pemohon paspor baru akan dikenakan sejumlah persyaratan. Sesuai dengan keperluan membuat paspor. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi modus pengiriman tenaga kerja ke luar negeri secara nonprosedural. Selain itu dilakukan untuk mengantisipasi bergabungnya WNI dengan ISIS yang menggunakan modus umrah dan menjadi TKI di luar negeri.

“Misal, bagi pemohon pembuatan paspor untuk keperluan umrah dan haji. Harus menyertakan rekomendasi dari Kanwil Kemenag masing-masing kabupaten dan kota,” urai Bapak Mujiyono kepada Kaltim Post, Kamis (9/3).

Sementara itu, bagi pemohon yang akan berangkat menjadi TKI harus menyertakan surat dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) serta BNP2TKI. Kemudian, pemohon pembuatan paspor untuk tujuan wisata atau kunjungan lainnya, wajib menyertakan salinan buku tabungan. Saldo minimal Rp 25 juta.

Namun, hal ini hanya berlaku bagi pemohon yang dicurigai menjadi TKI nonprosedural. Ini dilaksanakan sesuai surat Ditjen Imigrasi untuk memberantas TKI nonprosedural, alias tenaga kerja tanpa surat rekomendasi dari Kemenakertrans.

Misi aturan baru itu awalnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sebab, TPPO ini bisa jadi berawal dari pengiriman TKI ilegal melalui modus seperti haji, umrah, dan berwisata. TKI yang rentan jadi korban TPPO itu biasanya memang berangkat ke luar negeri tanpa bekal uang yang cukup.

Agar tidak ada lagi korban TPPO, setiap WNI yang mengurus paspor untuk keperluan berwisata, diminta menunjukkan deposit tersebut. “Aturan yang dikeluarkan  Ditjen Imigrasi ini justru melindungi WNI, mencegah terjadinya TPPO. Berlaku secara Nasional.” tegas Beliau.

Kasus TPPO termasuk dalam kategori Transnational Organized Crime (TOC) atau kejahatan yang bersifat luar biasa. Karena itu, penanganannya pun harus melalui cara yang luar biasa (extraordinary). Salah satunya dengan upaya memperketat setiap warga yang mengurus paspor.

Sumber : PROKALTIM

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.